Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PRAKTIK TYING IN DALAM PENYALAH GUNAAN POSISI DOMINAN OLEH PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB MERCHANT TERHADAP KERUGIAN PADA NASABAH YANG TIMBUL AKIBAT PRAKTIK DOUBLE SWIPE PADA KARTU DEBET SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/40/PBI/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN DAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PENGALIHAN ASET BUMN (PERSERO) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN TENTANG BUMN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jejak Gula : Warisan Industri Gula di Jawa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa Tahun 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NO.02/KPPU-L/2008 MENGENAI DISKRIMINASI PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN REKLAME DI RUANG TERBUKA BANDARA INTERNASIONAL JUANDA YANG DILAKUKAN OLEH PT ANGKASA PURA I (PERSERO) DIHUBUNGKAN DENGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBONGKARAN BANGUNAN BERSEJARAH DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA MAGANG YANG DISELENGGARAKAN PT PANCA USAHA PALOPO PLYWOOD DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum hak opsi dalam penyelesaian perkara waris sebagaimana diatur didalam UU No. 7 th 1989 tentang peradilan agama dihubungkan dengan efektifitas dan kesadaran hukum ahli waris muslim menurut hukum Islam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

YURISDIKSI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG BERADA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog